Monday, June 25, 2018
   
TEXT_SIZE

PTS KESEHATAN BUTUH PERLAKUAN KHUSUS

Bendan Duwur – Alih bina PTS Kesehatan yang semula di bawah naungan Dinas Kesehatan kemudian beralih  di bawah naungan Kopertis, menjadikan  lembaga tersebut harus  menyesuaikan apa yang menjadi ketentuan atau kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

          “Bergabungnya PTS Kesehatan ke Kopertis, apabila diibarat usia manusia tentulah masih dalam kategori anak-anak. Dalam kondisi demikian, jika  harus bersaing dalam mendapatkan hibah dengan senior-senior dari  PTS non Kesehatan yang lebih dulu berdiri, rasanya berat. Untuk itu, mengenai hibah hendaknya dari PTS Kesehatan ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini diharapkan  tidak hanya sebatas perolehan hibah, akan tetapi juga untuk studi lanjut dosen. Pada aspek lain,  dari APTIKES juga berkeinginan agar ada upaya percepatan, baik dari segi kelembagaan maupun SDM.

          Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan (APTIKES), Edy Wuryanto, M.Kes beserta jajarannya saat melakukan audiensi ke Kopertis VI, baru-baru ini.  

          Edy menambahkan,  juga tidak kalah pentingnya untuk disampaikan kepada Kopertis VI, yakni mengenai  banyaknya  lulusan dari alumni PTS Kesehatan yang tidak diterima sebagai PNS untuk formasi 2012/2013.

          “Untuk bisa diterima menjadi PNS, pelamar harus berasal dari program studi yang terakreditasi minimal B oleh BAN-PT. Sementara ini, program studi yang diselenggarakan oleh PTS Kesehatan di Jawa Tengah mayoritas melekat akreditasi C. Kebijakan ini hendaknya perlu ditinjau ulang, tegas Edy.

          Terhadap apa yang disampaikan tersebut, Koordinator Kopertis VI, Pak DYP mengatakan, PTS Kesehatan memiliki potensi dan akses. Adanya keunikan yang ada di masing-masing lembaga, jadikan sebagai keunggulan. Akselerasi, merupakan kata kunci.

          “Saya akan menerapkan tiga rancangan kebijakan dengan mengirim surat ke Dikti mengenai  hibah untuk PTS Kesehatan, pengembangan JAFA yang diprioritaskan bagi dosen yang belum memiliki JAFA, maupun program studi di PTS yang belum terakreditasi, juga permasalahan lain yang tadi disampaikan.

           Terkait dengan  potensi yang ada di PTS Jateng, Pak DYP berkeinginan kuat untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai Propinsi pendidikan tinggi.

          “Saya deklarasikan, Jawa Tengah nantinya sebagai sentral pendidikan tinggi, sehingga keberadaannya akan menjadi pilihan masyarakat, tidak hanya yang berasal dari Jawa Tengah, akan tetapi seluruh masyarakat Indonesia (wid)

COMMUNITY

Materi Pelatihan